Gaji UMR Makassar Tahun 2021/2022

Gaji UMR/UMP Gunung Kidul Terbaru

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, diterangkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang wajib diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki bentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan memastikan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Sekiranya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab elemen yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jikalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Acuan tersebut diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang wajib Anda ketahui, adalah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus disuarakan oleh para buruh, utamanya pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran khusus buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis variabel dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun eksekutor usaha, tentulah Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada penjelasan dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR ialah untuk memastikan agar para karyawan menerima penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil rumusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengendalikan cara yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Padahal besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Wujudnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini adalah pembayaran bagus secara seketika ataupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Padahal ini istilah UMR memang telah tidak diaplikasikan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan semacam itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin acuan tersebut menurut kebutuhan hidup layak.
Hukuman, jikalau terdapat perusahaan yang tidak kapabel membayar upah terhadap pekerja diatasi UMR atau UMK bisa melakukan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah diatur dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi tersebut kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial. 
Ketentuan peraturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan diplomasi bipartit jikalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Wujudnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan semacam itu, besaran nominalnya mencakup poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi hingga ketentuan pelegalan standar gaji tersebut. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,